19 Agustus, 2008

Pendidikan Gratis, Politis apa Realistis

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu bangsa, oleh sebab itu pemerintah memberikan perhatian cukup besar pada sector pendidikan ini agar kehidupan bangsa menjadi lebih cerdas sehingga rakyat semakin sejahtera, salah satu programnya adalah penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun tanpa biaya.

Meskipun Pemerintah telah mengucurkan dana BOS untuk mendukung program wajib belajar 9 Tahun tersebut, kenyataannya masih banyak siswa yang putus sekolah dikarenakan masalah biaya, sekolah gratis yang dicanangkan beberapa pasangan calon kepala Daerah pada saat masa kampanye maupun telah masuk pada program kerja mereka, ternyata sampai saat ini belum ada satupun yang menjadi kenyataan.

Ada banyak factor yang tidak tercukupi dengan adanya kucuran dana dari Pemerintah seperti dana BOS, DAK, dan lainnya ternyata hanya mampu untuk menutupi biaya operasional sekolah itupun tidak secara keseluruhan.Di benak masyarakat awam apalagi rakyat miskin yang namanya sekolah gratis itu ya anak pergi ke sekolah dengan tidak berbiaya sama sekali itu baru namanya gratis, mungkinkah sama pemikiran elit politik kita dengan yang di pikirkan oleh kebanyakan masyarakat kita tetang sekolah gratis tersebut ?.

Dalam kenyataannya setiap memasuki Tahun Ajjaran Baru Orang tua Murid masih dibebani dengan, uang seragam, uang buku, uang gedung, uang kegiatan dan lainya sehingga masyarakat mengira semua itu juga telah di subsidi oleh Pemerintah, padahal dana BOS yang selama ini diberikan Pemerintah hanya cukup untuk uang spp, uang buku (BOS BUKU) dan uang gedung (DAK), bagaimana dengan uang operasional sekolah untuk kebutuhan sehari-hari sekolah beli alat tulis, minum dan snack Guru dan karyawan, bayar tenaga Honorer dan lainnya sudah cukupkah dengan dana yang ada dari BOS tersebut, sebagian mungkin telah tercukupi akan tetapi masih teramat banyak yang belum terjangkau dengan dana tersebut.

Dengan demikian seharusnya para praktisi pendidikan dan Elit politik harus menyamakan persepsi dengan keinginan masyarakat, kalau itu yang terjadi Pendidikan gratis akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan masyarakat bukan hanya sebuah jargon-jargon politik yang bertujuan untuk mencari simpati masyarakat agar tercapai keinginannya.
Pendidikan Gratis adalah harapan semua masyarakat di Negeri ini, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut pasti akan mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat kita, dan Pemimpin yang bisa membawa kearah tersebut sebenarnya yang di idamkan oleh masyarakat kita, bukan tipe pemimpin yang memikirkan kepentingannya sendiri.


7 komentar:

  1. Dana pendidikan dari APBN/APBD yang hanya 20% saja entah kapan realisasi.

    BalasHapus
  2. idealnya memang pendidikan menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya, pak sholeh. sayangnya, negeri kita masih jauh dari idealisme semacam itu. agaknya diperlukan sebuah proses yang tak pernah henti untuk menjadikan dunia pendidikan sebagai ikon dan "panglima" peradaban bangsa!

    BalasHapus
  3. Perlu diketahui, masyarakat kita masih menganggap yang gratis itu tidak bermutu, jelek, yang mahal itu bermutu, bagus. Semakin mahal bayarnya, makin OK.
    Siswanya juga sama, jika sekolahnya gratis, tidak ada rasa tanggungjawab. Sekolah ya asal berangkat. Jika sekolah bayar, apalagi mahal, maka mereka akan berusaha untuk bersungguh-sungguh, wong bayarnya juga hasil jerih kepayahan dari orang tua, dosa kan kalau tidak sungguh-sungguh.
    Harusnya sekolah tetap bayar, yang kaya bayarnya lebih mahal, yang pas-pasan dibuat murah, jika memang tidak mampu baru digratiskan.

    BalasHapus
  4. Masyarakat kita masih menganggap yang gratis itu jelek, murahan, tidak bermutu, barang tidak laku dll. Yang mahal itu bagus dan bermutu. Sekolah mahal masih lebih diburu daripada sekolah murah apalagi yang gratis.
    Sekolah gratis juga membuat siswa kurang bertanggung jawab, seenaknya, wong mereka tidak keluar uang. Jika sekolahnya bayar, maka mereka akan berpikir, bahwa sekolah mereka harus bayar dari hasil jerih kepayahan orang tuanya.
    Lebih baik, di sekolah yang sama, yang kaya sekolahnya bayar mahal, yang tidak punya baru digratiskan

    BalasHapus
  5. Mutu pendidikan sd swasta lbh baik dari sd negeri. Dikomplek saya rata2 anaknya sekolah di sebuah sekolah swasta yang sppnya perbulan 300 rb dan uang pangkalnya 4jeti rupiah.
    Tp tak bisa dipungkiri, mutu sekolah dan daya serap anaknya memang oke dibandingkan dengan sd negeri yg notabane berasal dari golongan menengah kebawah. Sy rasa guru disekolah swasta itu lbh punya tanggung jwb thd prestasi muridnya- ini wajar, wong yg mbikin dapur mereka ngebul itu anak muridnya kok... (ini hanya pendapat dari kaca mata saya dan tidak berlaku secara general) :)

    BalasHapus
  6. Penuh dengan politis yang jelas, benar sampean mas,
    Memang kadang gratis, tapi suruh bayar yang lain, soalnya anggaran memang tidak dicukupi,
    hanya spp yang gratis lainya tidak ya sami mawon.

    Salam
    sumintar.com

    BalasHapus
  7. saya setuju dgn pak sawali bahwa idealnya memang pendidikan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah.. terutama gaji para guru, tentang paradigma bahwa yang gratis itu tidak bermutu, hal itu bisa di tata dengan standarisasi.
    btw.. di Kuwait sekolah untuk warga kuwait gratis dari TK sampai S3.

    BalasHapus