21 Agustus, 2008

Sudahkah Pemimpin Kita Berpihak kepada Kepentingan Rakyat

Ketika Proklamasi kemerdekaan di bacakan oleh Bapak Proklamator kita (Ir. Soekarno dan DR.Mohammad Hatta) Harapan seluruh masyarakat agar Hidup lebih baik setelah sekian lama di jajah oleh Bangsa Asing akan segera terwujud, tapi setelah 63 Tahun kita Merdeka, ternyata masih sulit bagi bangsa ini menemukan sosok pemimpin yang bisa memenuhi harapan masyarakat yang sedikit ingin sejahtera.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita sudah memberikan panduan yang sangat jelas bahwa pemimpin dan pejabat harus berusaha mewujudkan kesejahteraan dan berpihak kepada kepentingan Masyarakat Akan tetapi, praktik kenegaraan yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi apa yang menjadi tuntutan Undang Undang kita. Padahal Undang-undang seharusnya menjadi panduan semua komponen bangsa, khususnya penyelenggara Negara karena mereka terikat Sumpah Jabatan.
Diakui atau tidak dalam berbagai hal yang menyangkut kebijakan ekonomi di Negeri ini, masih banyak yang bertentangan dengan inti untuk mensejahterakan Masyarakat, peraturan atau undang-undang dibuat sesuai dengan apa yang menguntungkan bagi para pembuat peraturan dan kroninya, masih segar ingatan kita akan kasus aliran dana BI ke beberapa Anggota DPR, ini adalah salah satu bukti peraturan bisa dibuat sesuai keinginan Pemodal besar dan berduit banyak bukan untuk kepentingan mensejahterakan rakyat.

Tanpa bermaksud menuduh motif penjarahan sumber daya alam seperti yang terjadi di Kalimantan dengan Batubara, di Papua dengan Tambang Emasnya dan beberapa kasus di berbagai daerah sangat ironis sekali yang terlihat kondisi masyarakat di sekitarnya yang masih jauh dari yang namanya kesejahteraan tersebut, halini disebabkan oleh praktek system ekonomi yang dianut oleh Bangsa ini dengan mempraktikkan ekonomi pasar liberal.
kita semua yakin kebijakan yang ada tidak mendatangkan kesejahteraan rakyat, tapi akan memperkaya sebagian rakyat di Negeri ini dan tentunya akan semakin jauh dengan cita-cita pendiri bangsa ini .

Kita masih berharap akan hasil dari beberapa Pilkada di suatu daerah dan Pemilu yang akan datang akan mewujudkan Pemimpin yang peduli terhadap kepentingan masyarakat dengan kembali pada undang-undang dan sumpah jabatan mereka, semoga mereka bisa menggunakan Nuraninya dalam memimpin, bukan dengan nafsu serakahnya untuk memperkaya diri dan kroninya selama masa jabatan dalam genggammannya, kalau itu yang terjadi pemimpin seperti apakah yang akan kita pilih yang bisa menjadikan kesejahteraan rakyat menjadi sedikit lebih baik.

5 komentar:

  1. Belum pak masih berpihak pada kepentingan sendiri, golongannya sendiri, dulure dewe.
    Salam.

    BalasHapus
  2. Dalam suatu negara ada yang namanya legislatif, judikatif dan eksekutif....yang saling independen dan merupakan built in control.
    Ketiga pilar ini yang harus menentukan policy, reward and punishment dan bagaimana policy diimplementasikan....

    Sehingga kita tak bisa hanya menyalahkan pada pemerintah saja...karena hanya salah satu unsur dari 3 pilar tsb, dan diawali oleh legislatif dalam membuat uu.

    BalasHapus
  3. Salam
    ya semoga dan semoga harapan selalu ada bukan? semoga selalu ada orang2 idealis yang mampu mengubah sistem kelembagaan kita menjadi lebih baik. Amin

    BalasHapus
  4. hati-hati milih pemimpin kl nggak kenal dengan baik kenapa kita tak bersikap arif?

    BalasHapus
  5. sama sekali, belum, pak. struktur pemerintahan negeri ini masih banyak dikuasai oleh para petualang politik. kalau sudah masuk pada ranah politik, semua urusan jadi kacau akibat munculnya banyak kepentingan.

    BalasHapus